DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Aceh meraih Penghargaan Penerapan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) tahun 2024 kategori Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Level III dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - No viral, no response, tidak viral, tidak ditanggapi. Kalimat ini terdengar, seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat yang percaya, banyak masalah pelayanan publik akan selesai jika diviralkan. Hal tersebut menggemuka dalam diskusi Optimalisasi SP4N-Lapor Ombudsman RI di Hotel Kyriad Muraya, Kamis (24/10/2024).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong perbaikan tata kelola pelabuhan di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya korupsi dan mendorong terciptanya pelayanan yang optimal. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Pendidikan Dayah (Disdik Dayah) Kota Banda Aceh akan menyelenggarakan Workshop Akreditasi Dayah bagi sekretaris dan guru dayah yang akan berlangsung di Hotel Grand Permata Hati pada tanggal 11-12 Juni 2024 mendatang.

DIALEKSIS.COM | Opini - Pemberitaan tentang penyelewengan dana desa kembali mencuat belakangan ini. Hal ini menjadi perhatian bersama agar dana desa yang bersumber dari APBN dapat digunakan secara tepat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Kampanye pesta demokrasi Pemilu 2024 telah berlangsung dengan segala dinamikanya, namun evaluasi terhadap pelaksanaan kampanye menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan tatakelola kepemiluan di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis dan cendekiawan terkemuka, Yudi Latif, PhD, mengemukakan kritik pedas terhadap tata kelola negara Indonesia, menyoroti ketidaksesuaian antara perkembangan demokrasi pasca-Reformasi dengan prasyarat fundamental liberalisme klasik.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Simpul Pantau Gambut Aceh, Dr Monalisa menyampaikan sejumlah masukan untuk memperbaiki tata kelola lahan gambut di Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Tahun 2022 merupakan tahun penting sebagai catatan perjalanan pembangunan perdamaian Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mendagri Tito Karnavian resmi melantik Mayjend TNI (Purn) Acmad Marzuki sebagai Penjabat (PJ) Gubernur Aceh di gedung DPR Aceh, Rabu (6/7/2022) kemarin.

DIALEKSIS. COM | Banda Aceh - Pengamat Kebijakan Publik menyebutkan bahwa pemerintah Aceh lambat dalam mengatur solusi atas kebijakan penghapusan honorer.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Prof Marwan beserta Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kedokteran dan Kepala SPI berkunjung ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Senin (25/4/2022).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Tim Pembela Jokowi (TPJ) Aceh, Imran Mahfudi memohon kepada Presiden Jokowi agar menunjuk PJ Gubernur Aceh orang yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk menata ulang tata kelola pemerintahan di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka tata kelola bidang pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah harus lebih diperhatikan, agar pusat pelelangan proyek ini berjalan baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabel dan kapabel.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menerima kunjungan silaturrahmi rombongan Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Tahun 2022 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia, di Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (7/4/2022).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi Kepala Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono yang didampingi Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe dan Tenaga Ahli Tim Transisi Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Senin (21/3/2022).

DIALEKSIS.COM | Depok - Selama ini, di bangku perkuliahan fakultas hukum di tanah air, diajarkan bahwa Sistem Hukum Adat masih diakui di Indonesia sebagai salah satu Sistem Hukum yang masih hidup sebagai bagian dari Pluralisme Hukum di Indonesia (selain Sistem Hukum Nasional dan Sistem Hukum Islam).

melalui pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tersebut akan ditetapkan satu daerah provinsi berpredikat terbaik pada masing-masing kategori dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah. Untuk daerah yang memperoleh predikat terbaik  bakal diberikan penghargaan dan dijadikan sebagai dasar pemberian insentif sesuai ketentuan perundang-undangan yang akan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.